MEA 2015: Ancaman Bagi Industri Lokal dan Tenaga Kerja?

Tahun 1992 menandai momen penting dalam sejarah Asia Tenggara, ketika enam negara pendiri—Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam dan Thailand—menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) serta menggelar Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura.

AFTA bertujuan membentuk pasar tunggal dan pusat produksi global dengan cara menghapus hambatan tarif maupun non-tarif, demi meningkatkan daya saing antar negara anggota ASEAN. Sebagai ilustrasi, kawasan ASEAN telah menjadi pusat produksi bagi berbagai industri elektronik dan otomotif yang mengekspor produk jadi ke pasar internasional. Dalam kerangka ASEAN, aktivitas perdagangan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.

Para pemimpin ASEAN telah menyepakati tiga pilar utama dalam kerangka AFTA yang saling berhubungan, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN serta Masyarakat Sosial dan Budaya ASEAN.

Pada tahun 2003 di Bali, para pemimpin ASEAN menyetujui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2020. Namun, dalam pertemuan tahun 2007, komitmen tersebut diperkuat kembali dengan mempercepat tenggat waktu menjadi tahun 2015.

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dijadwalkan pada tanggal 31 Desember 2015, dengan tujuan utama mendorong integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN melalui penghapusan atau pengurangan hambatan dalam kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, pergerakan barang dan jasa, serta investasi di seluruh kawasan.

Tujuan pokok dari pendirian Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) adalah untuk mewujudkan:

1. ASEAN berperan sebagai pasar terpadu dan pusat produksi global, yang mencakup elemen-elemen seperti pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil serta arus modal yang lebih lancar
   • Sebagai ilustrasi, individu atau perusahaan di kawasan ASEAN memiliki kebebasan untuk membawa masuk modal guna memiliki atau membangun usaha baru di negara-negara anggota ASEAN
2. ASEAN diposisikan sebagai wilayah dengan tingkat daya saing ekonomi yang tinggi, mencakup regulasi persaingan usaha dalam perlindungan konsumen dan hak atas kekayaan intelektual, serta aspek pembangunan infrastruktur, sistem perpajakan dan perdagangan berbasis digital
   • Sebagai contoh, gagasan utamanya adalah memperkuat infrastruktur melalui pembangunan pelabuhan udara dan laut yang modern, jalan tol serta jaringan jalan raya, termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, akan diterapkan regulasi perpajakan yang lebih jelas, termasuk insentif pajak, serta upaya untuk mendorong pertumbuhan bisnis e-commerce, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement), dan aktivitas perdagangan digital
3. ASEAN dipandang sebagai wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendukung upaya integrasi negara-negara CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam) ke dalam komunitas ASEAN
   • Sebagai contoh, negara-negara CMLV akan bergabung sebagai anggota baru ASEAN. Saat ini, tingkat kekuatan ekonominya masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan negara anggota lainnya
4. ASEAN diposisikan sebagai kawasan yang sepenuhnya terhubung dengan perekonomian global, melalui pendekatan yang sistematis dan terpadu dalam menjalin hubungan ekonomi lintas kawasan, serta peningkatan keterlibatan dalam jaringan produksi global

MEA membuka peluang ekonomi yang lebih luas, terutama melalui ekspansi pemasaran barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN. Saat ini, pasar yang tersedia mencakup sekitar 250 juta penduduk. Dengan adanya MEA, Indonesia memiliki akses ke pangsa pasar ASEAN yang mencapai sekitar 625 juta jiwa, sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk menjangkau pasar regional yang lebih luas.

Dalam kerangka MEA, proses ekspor dan impor akan menjadi lebih efisien dan berbiaya rendah, disertai keuntungan tambahan berupa mobilitas tenaga kerja antar negara ASEAN. Warga negara ASEAN bebas bekerja di Indonesia, begitu pula TKI memiliki kesempatan untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memberikan akses yang lebih luas bagi investor asing untuk menanamkan modalnya, terutama dalam sektor infrastruktur, dengan jangka waktu investasi hingga lima tahun. Fokus utama pembangunan saat ini diarahkan pada pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, jalur kereta api, sistem irigasi dan pembangkit listrik.

Dalam pidato presiden pada tanggal 14 Agustus 2015, disampaikan bahwa pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp313,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur tahun 2016, jumlah yang secara signifikan lebih besar dibandingkan alokasi dalam APBN 2015. Meski terdapat peluang yang menjanjikan, juga menghadapi sejumlah tantangan dalam memasuki era MEA, di antaranya adalah:

1. Tingkat pendidikan tenaga kerja masih tergolong rendah. Hingga bulan Februari 2014, tercatat sekitar 76,4 juta orang atau sekitar 64% dari total 118 juta tenaga kerja hanya memiliki latar belakang pendidikan setingkat SLTP atau lebih rendah
2. Keterbatasan dalam ketersediaan dan mutu infrastruktur masih menjadi kendala, yang berdampak pada kurang lancarnya distribusi barang dan jasa. Berdasarkan Indeks Daya Saing Global (GCI) tahun 2014, kualitas infrastruktur masih berada di bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand
3. Sektor industri masih rentan akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor dan produk setengah jadi
4. Terbatasnya pasokan energi bagi sektor industri menjadi kendala yang umum, yang sering kali muncul dalam bentuk pemadaman listrik yang telah dijadwalkan secara khusus
5. Peningkatan volume impor telah menyebabkan melemahnya daya saing akibat masuknya berbagai produk dari China. Apabila tantangan-tantangan ini tidak segera ditangani dalam kerangka MEA, dikhawatirkan persoalan semacam ini dapat berkembang menjadi ancaman serius

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperoleh manfaat dari masuknya investasi asing dan peningkatan ekspor, yang merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia memperkirakan bahwa penerapan MEA dapat menarik Investasi Langsung Asing (FDI) dalam kisaran 28 hingga 63%. Kenaikan FDI menjadi krusial untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, khususnya saat ekspor mengalami penurunan. Potensi ini sangat menjanjikan, asalkan mampu memanfaatkan momentum yang ada secara optimal.

MEA 2015 diprediksi akan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan dunia usaha, karena tidak hanya membuka pasar bebas bagi perdagangan barang dan jasa, tetapi juga mencakup berbagai aspek ekonomi negara lain seperti ketenagakerjaan, persaingan usaha dan kebijakan pembangunan. MEA sebaiknya tidak dianggap sebagai ancaman akibat meningkatnya kompetisi dari negara-negara ASEAN, melainkan sebagai peluang berharga berkat penghapusan berbagai hambatan dan dorongan investasi dari kawasan ini.