Pada hari Kamis, 1 Oktober 2015, pemerintah memberikan pembelaan terhadap proses penawaran proyek kereta cepat pertamanya yang dinilai tidak teratur. Setelah berbulan-bulan komunikasi yang membingungkan, akhirnya China terpilih sebagai mitra dalam proyek senilai $5 miliar, keputusan yang memicu kekecewaan dari pihak Jepang.
Pada awal pagi tanggal 1 Oktober 1965, tujuh kesatuan militer melakukan pergerakan menuju kediaman tujuh jenderal tertinggi dalam struktur Angkatan Darat.
Rasa takut terhadap apa yang akan terjadi di masa depan menjadi alasan mengapa masa lalu belum berhasil dihadapi dan diselesaikan.
Gatot menyatakan bahwa berdasarkan Annex 11 Pasal 2 ayat 1 angka 1, wilayah informasi penerbangan (FIR) dapat diserahkan kepada negara lain, namun hanya sebatas untuk keperluan pengelolaan dan pengendalian navigasi penerbangan.
Pemerintah memutuskan untuk membatalkan proyek kereta cepat senilai $6 miliar karena dinilai tidak menguntungkan secara komersial, dan kini meminta China serta Jepang untuk mengajukan proposal alternatif.
Penelitian terkini mengungkap bahwa militer Belanda terlibat dalam tindakan kekerasan yang terstruktur dan ekstrem terhadap masyarakat Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Soldaat in Indonesie (Prajurit di Indonesia), yang dijadwalkan terbit pada akhir bulan Oktober 2015, sejarawan Gert Oostindie sampai pada kesimpulan serupa meskipun menggunakan sumber yang berbeda. Ia memaparkan temuan-temuan baru serta menguraikan faktor-faktor yang…
12 Maret 1967. Hari ini menandai akhir yang tenang bagi perjalanan politik Presiden Soekarno, setelah Kongres Rakyat Indonesia secara resmi mencabut seluruh kewenangannya.
Pada tahun 1942, saat Kaisar Showa melancarkan invasi ke Hindia Timur, berbagai kelompok pemberontak mulai berlomba mencari dukungan dari kekuatan penjajah yang baru. Dalam proses tersebut, warga Eropa yang masih berada di wilayah ini dibunuh atau dijadikan pekerja paksa di kamp-kamp konsentrasi Jepang. Harapan sebagian masyarakat yang menyambut Jepang sebagai pembebas segera pupus, karena pasukan…
Kebijakan pembatasan terhadap jurnalis asing yang baru diumumkan dibatalkan hanya dalam waktu satu hari, setelah Presiden Joko Widodo secara langsung mengambil langkah untuk menghentikan perubahan yang menuai kontroversi tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, perhatian media tertuju pada rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali undang-undang yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Undang-undang tersebut mengatur bahwa penghinaan terhadap presiden merupakan tindakan pidana yang dapat dikenai hukuman penjara dan denda. Usulan ini langsung menuai kritik dari sejumlah anggota legislatif dan aktivis hak asasi manusia…