Abdullah Rajab bukan lagi pria muda. Rambutnya telah memutih seluruhnya, dan saat tertawa tampak jelas banyak giginya yang hilang. Namun, setiap kali anak muda menanyakan tentang pelestarian Sungai Krueng Sabee, pria berusia 65 tahun ini selalu menunjukkan perhatian dan semangat yang luar biasa dalam setiap diskusi.
Penerbangan terpaksa dibatalkan, lahan pertanian mengalami kerusakan, dan ratusan ribu warga di sekitar wilayah terdampak menderita gangguan pernapasan.
Rancangan Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, yang memberikan perlindungan bagi pelaku korupsi dari tuntutan hukum dan sanksi saat mengembalikan dana dari luar negeri serta memenuhi kewajiban pajak, akan segera dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan pengampunan pajak ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak pada tahun mendatang. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak…
Kabut asap belakangan ini menyelimuti sebagian wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapura. Penurunan kualitas udara yang parah, ditambah pernyataan tegas dari para pejabat, telah memicu ketegangan di antara ketiga negara tersebut.
Presiden mengajukan permintaan bantuan dari komunitas internasional untuk mengatasi kebakaran hutan yang telah menimbulkan kabut asap pekat di kawasan ini.
Greenpeace merilis rekaman video dari drone yang memperlihatkan secara dramatis kebakaran hutan dan lahan gambut yang menyala hebat di wilayah Kalimantan.
Tahun 1992 menandai momen penting dalam sejarah Asia Tenggara, ketika enam negara pendiri—Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam dan Thailand—menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) serta menggelar Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura.
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mendesak Indonesia untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan ilegal yang menyebabkan wilayah ini diselimuti asap.
Langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi kabut asap dinilai membutuhkan waktu lama sebelum efektivitasnya terlihat.
Korupsi, minimnya investasi pada barang publik, serta lemahnya akuntabilitas merupakan masalah umum di banyak negara berkembang. Banyak pihak berpendapat bahwa persoalan ini semakin parah ketika pemerintah bergantung pada pendapatan tak terduga, seperti dari sumber daya alam, bantuan luar negeri atau transfer dari pemerintah pusat. Buruknya tata kelola mencerminkan kurangnya kemauan atau kemampuan warga untuk mencegah…